tindak korupsi bertopengkan pembangunan

melihat lambannya penanganan tindak korupsi di tapanuli tengah yang sedang dipimpin oleh Drs. tuani lumban tobing sekarang ini membuat seluruh warga tapanuli tengah geram.......
terbukti dengan banyaknya simpatisan masyarakat yang mendukung adanya pergantian pemerintahan ditapanuli tengah yang dinilai cukup terpuruk saat ini.....

menurut salah seorang warga yang dimintai keterangan, persoalan ini sudah berjalan selama 10 tahun atau selama dua periode pemerintahan yang dipinpin oleh bupati saat ini.
ada 3 hal yang paling mencolok dari ciri pemerintahan Drs tuani lumban tobing:
1. tindak korupsi 
laporan pertanggung jawaban dana APBD tapteng tahun 2005 senilai 1,8 M yang dibagi dalam 5 pos anggaran dianggap sangat tidak pro rakyat , dan cenderung hanya laporan penipuan......(http://cakraberita.blogspot.com/2008/12/korupsi-di-tapanuli-tengah.html)
ditambah lagi dengan rencana pelaksanaan mega proyek yang di prakarsai oleh tuani lumban tobing dianggap hanyalah salah satu rencana tambahan untuk menghabiskan uang negara tanpa visi yang jelas...
2. tidak adanya spesialisasi dalam management
ditemukannya berbagai masalah dalam management pemerintahan, diantaranya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan standard pendidikan.
salah satunya adalah ditemukannya salah seorang pegawai dari dinas pertanian yang di mutasi menjadi seorang camat, seorang spegawai tata usaha dimutasi menjadi kepala sekolah, dan seorang guru pengajar dimutasikan ke lingkungan BKD...
3. pengambilan hak-hak masyarakat secara paksa

Bertahun-tahun sudah, di masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Drs Tuani Lumbantobing MSi 2001-2006 s/d 2006-2011, rakyat Tapteng korban penyerobotan tanah sewenang-wenang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng dengan bertamengkan pembangunan, berjuang. Namun sampai sekarang buah dari perjuangan itu belum terjawab.

Sejujurnya rakyat sudah sangat lelah, apalagi setelah melihat wakil rakyat di DPRD Tapteng yang seharusnya penyambung utama aspirasi mereka tidak bereaksi, ditambah pula dengan sikap aparat penegak hukum yang sepertinya tidak merasakan penderitaan rakyat karena tidak mengedepankan aspek dan nilai-nilai dasar manusia dalam proses penanganan kasus penyerobotan tanah.....(http://www.facebook.com/topic.php?uid=240653042039&topic=13808).....
dalam hal ini berbagai elemen masyarakat mencoba untuk menyuarakan tuntutan mereka melalui berbagai lembaga pemerintahan, namun semuanya hanya berakhir sia-sia.
hingga timbul pertanyaan : dimanakah KPK ataupun aparat penegak hukum...........?
sungguh ironik memang.......(http://bataviase.co.id/node/123876)

Dengan moment pilkada yang akan kita selenggarakan bersama pada bulan maret ini, marilah sejenak bersama kita kaji ulang kinerja pemerintahan yang telah kita rasakan selama ini, semoga kita semua menggunakan akal sehat dan hati nurani yang tulus  dan jangan mau terbuai oleh janji-janji manis ataupun oleh materi....
dengan moment ini mari kita pilih pemimpin kita yang bersih dan tentunya juga adalah pemimpin yang tidak hanya mementingkan materi.......

horas tapteng